Oleh: Sugiannoor, S.Pd.I., M.Pd.
Jawa Barat – Meningkatnya kasus kenakalan remaja di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat seperti tawuran pelajar, geng motor, penyalahgunaan narkoba, hingga aksi bullying dan penyebaran konten negatif di media sosial, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dan tak biasa.
Gubernur Jawa Barat mengumumkan rencana pengiriman remaja yang terlibat kenakalan sosial ke barak militer. Program ini ditujukan sebagai sarana pembinaan karakter melalui pelatihan bergaya militer yang menekankan pada kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebangsaan.
“Ini bukan hukuman, melainkan program pembentukan karakter. Mereka akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan, pembinaan mental, dan nilai-nilai kebangsaan,” tegas Gubernur dalam pernyataan resminya.
Program ini akan melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah, TNI, dan dinas sosial. Remaja yang dikirim ke barak militer akan mengikuti pelatihan selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung hasil asesmen terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan. Uji coba dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan 2025 di sejumlah daerah dengan angka kenakalan remaja yang tinggi.
Tanggapan Pro dan Kontra
Langkah ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian orang tua menyambut baik kebijakan tersebut dan menaruh harapan besar bahwa pelatihan militer mampu membentuk sikap disiplin yang tidak didapatkan di rumah maupun sekolah.
Namun, tidak sedikit pihak yang menyuarakan kekhawatiran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan bahwa pendekatan militer kepada anak-anak harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan tetap dalam kerangka perlindungan anak. "Setiap program terhadap anak harus bersifat edukatif dan memulihkan, bukan menghukum," ujar salah satu komisioner KPAI.
Pakar pendidikan dan aktivis hak anak juga mempertanyakan efektivitas dan dampak psikologis program tersebut terhadap perkembangan mental dan emosional remaja.
Dampak yang Perlu Diantisipasi
Dari sisi positif, kebijakan ini dinilai dapat:
- Menanamkan disiplin dan tanggung jawab,
- Memberikan alternatif pembinaan di luar jalur hukum,
- Mengendalikan angka kenakalan remaja,
- Menanamkan nilai kebangsaan, dan
- Menjadi ruang refleksi serta rehabilitasi.
Namun demikian, terdapat pula risiko dampak negatif seperti:
- Potensi pelanggaran hak anak,
- Risiko kekerasan fisik dan mental,
- Efek jangka panjang terhadap kesehatan mental,
- Stigmatisasi sosial terhadap peserta, dan
- Minimnya efektivitas jika tidak diintegrasikan dengan program lanjutan.
Catatan dan Solusi
Untuk menghindari potensi masalah, sejumlah solusi perlu dihadirkan:
- Mengembangkan program rehabilitasi terpadu, bukan sekadar pelatihan militer,
- Mengedepankan pendekatan restoratif ketimbang hukuman,
- Menentukan kriteria peserta secara ketat dan transparan,
- Melibatkan keluarga dan pihak sekolah dalam proses pembinaan,
- Menyediakan pengawasan dan evaluasi berkala oleh profesional, dan
- Menggiatkan edukasi preventif di sekolah dan komunitas.
Kebijakan pengiriman remaja ke barak militer ini mencerminkan keprihatinan pemerintah atas krisis moral yang menimpa generasi muda. Namun, pelaksanaannya harus dijalankan dengan pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan memulihkan. Jika tidak, program ini berisiko menjadi solusi jangka pendek yang justru menimbulkan masalah baru dalam jangka panjang.
إرسال تعليق